Dalam upaya mendukung percepatan pembangunan di daerah otonom baru, Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, mengingatkan bahwa fokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) menjadi sangat krusial. Penekanan pada berbagai persiapan yang harus dilakukan dengan cepat demi mencapai hasil yang nyata di lapangan adalah hal yang tidak bisa diabaikan.
Ribka menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki tanggung jawab dalam membina dan mengawasi pemerintah daerah di empat daerah otonom baru di Papua. Kerja sama antara Kemendagri dan Kementerian Pekerjaan Umum sangat diperlukan untuk memastikan pembangunan infrastruktur, termasuk kantor gubernur dan gedung perwakilan rakyat, dapat berjalan lancar.
“Syukur, hari ini, kami melihat adanya kemajuan berarti. Beberapa proyek bisa selesai tahun ini, sementara yang lainnya diharapkan rampung tahun depan,” terang Ribka usai Rapat Koordinasi dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, di Jakarta pada 29 Oktober 2025.
Ribka juga menegaskan pentingnya Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk melengkapi segala persyaratan yang diperlukan untuk percepatan pembangunan. Lengkapnya syarat-syarat ini diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek-proyek yang telah diusulkan.
Pentingnya Koordinasi dalam Pembangunan Infrastruktur di Papua
Pembangunan infrastruktur di daerah otonom baru Papua membutuhkan kerja sama yang solid antara berbagai instansi pemerintah. Ribka menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan KIPP sangat bergantung pada persiapan dan dukungan dari pemerintah daerah setempat.
Dalam konteks ini, Kementerian Pekerjaan Umum juga berperan besar dalam memastikan kemajuan proyek-proyek infrastruktur. Infrastruktur yang baik akan mendukung pemerintahan yang efektif dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.
Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen untuk terus berkoordinasi dalam membangun wilayah-wilayah tersebut. Dengan langkah yang terintegrasi, diharapkan semua proyek infrastruktur dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Perkembangan Terbaru Proyek KIPP dan Tuntutan Realisasi
Dalam rapat yang dihadiri oleh berbagai pejabat, baik dari Kemendagri maupun Kementerian Pekerjaan Umum, berbagai isu terkait pembangunan dibahas secara mendalam. Diana Kusumastuti, selaku Wakil Menteri Pekerjaan Umum, mengungkapkan bahwa progres pembangunan di empat DOB di Papua tampak baik, meskipun ada beberapa kendala di Papua Pegunungan.
Pemerintah berharap agar Papua Pegunungan dapat segera melengkapi semua persyaratan yang diperlukan untuk memulai pembangunan. Komitmen pemerintah daerah sangat penting untuk mencapai target waktu yang telah ditetapkan.
“Kami berharap Papua Pegunungan tidak tertinggal dalam hal pembangunan, sehingga seluruh pembangunan mengikuti jejak DOB lainnya,” ujar Diana. Harapan ini menunjukkan pentingnya sinergi antara berbagai pihak dalam mewujudkan kemajuan di region ini.
Kolaborasi Antar Instansi untuk Pengembangan Berkelanjutan di Papua
Kolaborasi antar instansi pemerintah menjadi elemen kunci dalam menjalankan proyek pembangunan di daerah otonom baru Papua. Ribka dan Diana sepakat bahwa pengawasan dan pembinaan yang efektif dapat mendorong terciptanya hasil yang memuaskan.
Keterlibatan berbagai direktorat dan pejabat di dalam rapat menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengejar target pembangunan. Dengan menciptakan komunikasi yang baik antara semua pihak, diharapkan pembangunan infrastruktur akan berjalan lebih lancar.
Membangun koneksi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah merupakan langkah strategis dalam memastikan keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan. Ini tidak hanya akan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, tetapi juga bagi kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut.
